Borneo Law Review Journal
Jurnal Borneo Law Review is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights and International Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Borneo Law Review.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Volume 2, No 1 Juni 2018"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[REFORMULASI PENYEDIAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI INSTRUMEN PAJAK LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Erwinsyahbana, Tengku]]>;
<![CDATA[Rahayu Fitri, Rizki]]>;
<![CDATA[Rambe, Anjasmara]]>;
<![CDATA[Azhar Nasution, Taufik]]>
<![CDATA[ Borneo Law Review Journal Volume 2, No 1 Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (737.909 KB)
|
DOI: 10.35334/bolrev.v2i1.720
<![CDATA[Dana penanggulangan bencana akibat kerusakan lingkungan hidup sangat besar, dan apabila kerusakan lingkungan hidup terjadi karena pemanfaatan sumber daya alam, maka selayaknya perusahaan dibebani dana penanggulangan bencana melalui instrumen pajak lingkungan. Mengingat arti penting instrumen pajak lingkungan perlu dilakukan penelitian, dengan tujuan untuk mendeskripsikan kebijakan penyediaan dana penanggulangan bencana yang terjadi karena kerusakan lingkungan hidup dan menyusun formulasi pajak lingkungan guna penyediaan dana penanggulangan bencana akibat kerusakan lingkungan hidup. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif, sedangkan bentuknya adalah preskriptif. Data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang dialokasikan dari anggaran pendapatan daerah, padahal jika kegiatan perusahaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi penyebab terjadinya bencana, maka sudah seharusnya perusahaan dibebani tanggung jawab untuk menyediakan dana penanggulangan bencana, dan hal ini ditetapkan melalui internalisasi dana eksternal perusahaan. Hal penting yang perlu diformulasikan dalam instrumen pajak lingkungan, terkait dengan dasar hukum penetapan pajak lingkungan, tarif pajak yang harus dibayarkan, prosedur pemungutan pajak lingkungan, dan penggunaan dana yang diperoleh dari pajak lingkungan untuk penanggulangan bencana. Formulasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan dana penanggulangan bencana akibat adanya kerusakan lingkungan hidup karena pemanfaatan sumber daya alam, seharusnya tidak dibebankan kepada pihak yang tidak ikut menikmati keuntungan dari kegiatan usaha]]>
<![CDATA[SOLUSI HUKUM BAGI TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM ATAS BANGUNAN YANG BERDIRI DIATAS TANAH WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN (WKP) KOTA TARAKAN ]]>
<![CDATA[B.Salinding, Marthen]]>;
<![CDATA[Sulaiman, Sulaiman]]>
<![CDATA[ Borneo Law Review Journal Volume 2, No 1 Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (755.049 KB)
|
DOI: 10.35334/bolrev.v2i1.721
<![CDATA[Tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) adalah hak menguasai Negara yang pengelolaanya diserahkan kewenangan kepada PT. Pertamina (Persero)sebagai pemegang Hak pakai.Secara defakto, diatas tanah WKP di Kota Tarakan berdiri ribuan bangunan baik milik masyarakat maupun milik pemerintah dimana sebagian besar belum memiliki bukti penguasaan secara yuridis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah status hukum penguasaan PT. Pertamnina (Persero) atas tanah WKP di Kota Tarakan dan solusi hukum yang memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikkan bangunan di atas tanah WKP Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa status tanah WKP adalah sebagai hak pakai sebagai konversi dari hak Erfpacht. PT. Pertamina adalah pemegang hak Pakai atas tanah WKP di Kota Tarakan. Sedangkan solusi hukum bagi pemberian kepastian hukum pemeilik bangunan di atas tanah WKP adalah dengan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB)]]>
<![CDATA[KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN ATAS HUTAN PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG DAN HEART OF BORNEO ]]>
<![CDATA[Marthin, Marthin]]>
<![CDATA[ Borneo Law Review Journal Volume 2, No 1 Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (791.957 KB)
|
DOI: 10.35334/bolrev.v2i1.722
<![CDATA[Hutan pada kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang dan Heart of Borneo menunjukan bagaimana kearifan lokal masyarakat hukum adat yang mendiaminya. Masyarakat dayak pada kawasan hutan tersebut terdiri dari beberapa sub suku Dayak. Salah satu adalah Masyarakat Hukum adat Lundayeh di Kecamatan-kecamatan Krayan. Lundayeh (Lun Bawang) juga mendiami wilayah sekitar Krayan di daerah Serawak dan Sabah di Malaysia dan Brunei Darusalam. Isu hukum yang menjadi tujuan penulisan ini adalah; kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam melindungi hutan dan kearifan lokal masyarakat hukum adat mengelola lingkungan hidup. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penyelidikan hukum adat diharapkan menjawab isu hukum tersebut. Hutan dan dayak tak dapat dipisahkan, adat dan terutama hukum adat tumbuh berkembang melindungi hutan dari perkembangan masyarakat dan pembangunan. Peduli lingkungan hidup yang baik, masyarakat memilih cara pertanian organik dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dipertemukan dengan kebutuhan global terhadap lingkungan hidup yang baik mendukung masyarakat hukum adat mempertahankan dan menggali lebih jauh kearifan lokal yang menunjang yang sempat ditinggalkan dan meninggalkan kebiasaan yang kurang mendukung perlindungan hutan dan lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI POTENSI EKOWISATA DI LAHAN HUTAN BAKAU DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN BENCANA PADA WILAYAH PESISIR DESA LUBUK KERTANG ]]>
<![CDATA[Ramlan, Ramlan]]>;
<![CDATA[Hakim, Nurul]]>;
<![CDATA[Yusrizal, Muhammad]]>;
<![CDATA[Fajriawati, Fajriawati]]>
<![CDATA[ Borneo Law Review Journal Volume 2, No 1 Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (851.648 KB)
|
DOI: 10.35334/bolrev.v2i1.718
<![CDATA[Kerusakan hutan bakau harus segera dihentikan, karena salah satu fungsi hutan bakau adalah untuk mencegah terjadinya bencana. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan potensi ekowisata di kawasan hutan bakau, sehingga hutan bakau tidak lagi dirusak, melainkan dirawat untuk dijadikan tempat wisata dan pada akhirnya dapat mencegah terjadinya bencana. Pemanfaatan kawasan hutan bakau sebagai objek wisata telah dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Kertang, tetapi pengelolaan yang dilakukan belum berjalan optimal. Fakta ini menarik diteliti, dan tujuannya untuk mendeskripsikan hambatan optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata, serta memformulasikan konsep optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif dan bentuknya adalah preskriptif. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, selanjutnya analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat untuk pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau masih rendah, belum ada perhatian serius dari Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan instrumen hukum setingkat Peraturan Desa terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau tidak ada. Konsep penting optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang, yang perlu dikembangkan adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintahan Desa Lubuk Kertang untuk merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau setingkat Peraturan Desa]]>
<![CDATA[DOKTRIN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA: ANALISIS dan PERKEMBANGANNYA DEWASA INI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suparman, Eman]]>
<![CDATA[ Borneo Law Review Journal Volume 2, No 1 Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (623.837 KB)
|
DOI: 10.35334/bolrev.v2i1.719
<![CDATA[Sengketa antar sesama manusia adalah fakta yang hampir tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, jika terjadi selalu harus dicarikan jalan keluarnya. Sesungguhnya tidak ada sengketa yang tidak ada jalan keluarnya, semuanya terpulang kepada manusianya, mau atau tidak mencari dan melakukan jalan keluar yang ada. Dari situlah kemudian manusia melembagakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa sebagai institusi tempat mencari jalan keluar. Banyak sudah yang telah diketahui tentang institusi bagi solusi suatu sengketa. Akan tetapi karena manusia memiliki tabiat selalu tidak puas dengan yang telah ada, maka di bidang ini pun demikian. Model-model solusi sengketa yang telah ada selalu dan senantiasa diupayakan perkembangannya. Melalui penelitian dan kajian yang tiada henti perkembangan doktrin penyelesaian sengketa juga selalu dicari mana yang lebih membawa manfaat yang lebih baik. Kajian kepustakaan sudah dilakukan secara periodik dan dengan saksama. Hasilnya memang menunjukkan sesuatu perkembangan yang berbeda dari waktu ke waktu Hal itu menunjukkan betapa pun masyarakat manusia ini memang hidupnya dinamis, kritis, tak pernah puas dengan yang telah dicapai, sekaligus juga ?serakah?. Akan tetapi, jangan tergesa-gesa memberi konotasi negatif kepada kata ?serakah?. Oleh karena ada pula ?serakah? yang positif. Umpamanya, ?serakah? untuk memiliki ilmu, barangkali boleh saja. Toch orang mencari ilmu tampaknya tidak perlu merugikan orang lain. Simpulannya, sebagai akibat dari tabiat manusia yang semacam itulah, maka doktrin penyelesaian sengketa juga mengalami perkembangan, sejalan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat manusia sebagai subjek pembuat sengketa]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI POTENSI EKOWISATA DI LAHAN HUTAN BAKAU DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN BENCANA PADA WILAYAH PESISIR DESA LUBUK KERTANG ]]>
<![CDATA[Ramlan Ramlan]]>;
<![CDATA[Nurul Hakim]]>;
<![CDATA[Muhammad Yusrizal]]>;
<![CDATA[Fajriawati Fajriawati]]>
<![CDATA[ Borneo Law Review Volume 2, No 1 Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35334/bolrev.v2i1.718
<![CDATA[Kerusakan hutan bakau harus segera dihentikan, karena salah satu fungsi hutan bakau adalah untuk mencegah terjadinya bencana. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan potensi ekowisata di kawasan hutan bakau, sehingga hutan bakau tidak lagi dirusak, melainkan dirawat untuk dijadikan tempat wisata dan pada akhirnya dapat mencegah terjadinya bencana. Pemanfaatan kawasan hutan bakau sebagai objek wisata telah dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Kertang, tetapi pengelolaan yang dilakukan belum berjalan optimal. Fakta ini menarik diteliti, dan tujuannya untuk mendeskripsikan hambatan optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata, serta memformulasikan konsep optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif dan bentuknya adalah preskriptif. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, selanjutnya analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat untuk pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau masih rendah, belum ada perhatian serius dari Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan instrumen hukum setingkat Peraturan Desa terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau tidak ada. Konsep penting optimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang, yang perlu dikembangkan adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintahan Desa Lubuk Kertang untuk merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau setingkat Peraturan Desa]]>
<![CDATA[DOKTRIN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA: ANALISIS dan PERKEMBANGANNYA DEWASA INI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Eman Suparman]]>
<![CDATA[ Borneo Law Review Volume 2, No 1 Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35334/bolrev.v2i1.719
<![CDATA[Sengketa antar sesama manusia adalah fakta yang hampir tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, jika terjadi selalu harus dicarikan jalan keluarnya. Sesungguhnya tidak ada sengketa yang tidak ada jalan keluarnya, semuanya terpulang kepada manusianya, mau atau tidak mencari dan melakukan jalan keluar yang ada. Dari situlah kemudian manusia melembagakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa sebagai institusi tempat mencari jalan keluar. Banyak sudah yang telah diketahui tentang institusi bagi solusi suatu sengketa. Akan tetapi karena manusia memiliki tabiat selalu tidak puas dengan yang telah ada, maka di bidang ini pun demikian. Model-model solusi sengketa yang telah ada selalu dan senantiasa diupayakan perkembangannya. Melalui penelitian dan kajian yang tiada henti perkembangan doktrin penyelesaian sengketa juga selalu dicari mana yang lebih membawa manfaat yang lebih baik. Kajian kepustakaan sudah dilakukan secara periodik dan dengan saksama. Hasilnya memang menunjukkan sesuatu perkembangan yang berbeda dari waktu ke waktu Hal itu menunjukkan betapa pun masyarakat manusia ini memang hidupnya dinamis, kritis, tak pernah puas dengan yang telah dicapai, sekaligus juga “serakah”. Akan tetapi, jangan tergesa-gesa memberi konotasi negatif kepada kata “serakah”. Oleh karena ada pula “serakah” yang positif. Umpamanya, “serakah” untuk memiliki ilmu, barangkali boleh saja. Toch orang mencari ilmu tampaknya tidak perlu merugikan orang lain. Simpulannya, sebagai akibat dari tabiat manusia yang semacam itulah, maka doktrin penyelesaian sengketa juga mengalami perkembangan, sejalan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat manusia sebagai subjek pembuat sengketa]]>
<![CDATA[REFORMULASI PENYEDIAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI INSTRUMEN PAJAK LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>;
<![CDATA[Rizki Rahayu Fitri]]>;
<![CDATA[Anjasmara Rambe]]>;
<![CDATA[Taufik Azhar Nasution]]>
<![CDATA[ Borneo Law Review Volume 2, No 1 Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35334/bolrev.v2i1.720
<![CDATA[Dana penanggulangan bencana akibat kerusakan lingkungan hidup sangat besar, dan apabila kerusakan lingkungan hidup terjadi karena pemanfaatan sumber daya alam, maka selayaknya perusahaan dibebani dana penanggulangan bencana melalui instrumen pajak lingkungan. Mengingat arti penting instrumen pajak lingkungan perlu dilakukan penelitian, dengan tujuan untuk mendeskripsikan kebijakan penyediaan dana penanggulangan bencana yang terjadi karena kerusakan lingkungan hidup dan menyusun formulasi pajak lingkungan guna penyediaan dana penanggulangan bencana akibat kerusakan lingkungan hidup. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif, sedangkan bentuknya adalah preskriptif. Data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang dialokasikan dari anggaran pendapatan daerah, padahal jika kegiatan perusahaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi penyebab terjadinya bencana, maka sudah seharusnya perusahaan dibebani tanggung jawab untuk menyediakan dana penanggulangan bencana, dan hal ini ditetapkan melalui internalisasi dana eksternal perusahaan. Hal penting yang perlu diformulasikan dalam instrumen pajak lingkungan, terkait dengan dasar hukum penetapan pajak lingkungan, tarif pajak yang harus dibayarkan, prosedur pemungutan pajak lingkungan, dan penggunaan dana yang diperoleh dari pajak lingkungan untuk penanggulangan bencana. Formulasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan dana penanggulangan bencana akibat adanya kerusakan lingkungan hidup karena pemanfaatan sumber daya alam, seharusnya tidak dibebankan kepada pihak yang tidak ikut menikmati keuntungan dari kegiatan usaha]]>
<![CDATA[SOLUSI HUKUM BAGI TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM ATAS BANGUNAN YANG BERDIRI DIATAS TANAH WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN (WKP) KOTA TARAKAN ]]>
<![CDATA[Marthen B.Salinding]]>;
<![CDATA[Sulaiman Sulaiman]]>
<![CDATA[ Borneo Law Review Volume 2, No 1 Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35334/bolrev.v2i1.721
<![CDATA[Tanah Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) adalah hak menguasai Negara yang pengelolaanya diserahkan kewenangan kepada PT. Pertamina (Persero)sebagai pemegang Hak pakai.Secara defakto, diatas tanah WKP di Kota Tarakan berdiri ribuan bangunan baik milik masyarakat maupun milik pemerintah dimana sebagian besar belum memiliki bukti penguasaan secara yuridis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah status hukum penguasaan PT. Pertamnina (Persero) atas tanah WKP di Kota Tarakan dan solusi hukum yang memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikkan bangunan di atas tanah WKP Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa status tanah WKP adalah sebagai hak pakai sebagai konversi dari hak Erfpacht. PT. Pertamina adalah pemegang hak Pakai atas tanah WKP di Kota Tarakan. Sedangkan solusi hukum bagi pemberian kepastian hukum pemeilik bangunan di atas tanah WKP adalah dengan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB)]]>
<![CDATA[KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN ATAS HUTAN PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG DAN HEART OF BORNEO ]]>
<![CDATA[Marthin Marthin]]>
<![CDATA[ Borneo Law Review Volume 2, No 1 Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35334/bolrev.v2i1.722
<![CDATA[Hutan pada kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang dan Heart of Borneo menunjukan bagaimana kearifan lokal masyarakat hukum adat yang mendiaminya. Masyarakat dayak pada kawasan hutan tersebut terdiri dari beberapa sub suku Dayak. Salah satu adalah Masyarakat Hukum adat Lundayeh di Kecamatan-kecamatan Krayan. Lundayeh (Lun Bawang) juga mendiami wilayah sekitar Krayan di daerah Serawak dan Sabah di Malaysia dan Brunei Darusalam. Isu hukum yang menjadi tujuan penulisan ini adalah; kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam melindungi hutan dan kearifan lokal masyarakat hukum adat mengelola lingkungan hidup. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penyelidikan hukum adat diharapkan menjawab isu hukum tersebut. Hutan dan dayak tak dapat dipisahkan, adat dan terutama hukum adat tumbuh berkembang melindungi hutan dari perkembangan masyarakat dan pembangunan. Peduli lingkungan hidup yang baik, masyarakat memilih cara pertanian organik dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dipertemukan dengan kebutuhan global terhadap lingkungan hidup yang baik mendukung masyarakat hukum adat mempertahankan dan menggali lebih jauh kearifan lokal yang menunjang yang sempat ditinggalkan dan meninggalkan kebiasaan yang kurang mendukung perlindungan hutan dan lingkungan hidup.]]>
